“Untuk Keadilan”                                                                                                                    P-29

 SURAT DAKWAAN

NO.REG. PERK : PDS- 01 /Q.1.17/Ft.1/1/2026

1. IDENTITAS PARA TERDAKWA :

Terdakwa 1

           Terdakwa 2

1. Penahanan Para Terdakwa:

1. Dakwaan : Primair :

• Bahwa Terdakwa I. MUH. ANSHAR KAKAT (selanjutnya dalam dakwaan disingkat Terdakwa I) selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Ainena Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur periode tahun 2021 sampai dengan 2023 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 146 Tahun 2021, Tanggal 14 April 2021, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Negeri Administratif Ainena, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, bersama sama dengan Terdakwa II . ENCI SAFRIN KAKAT (selanjutnya dalam dakwaan disingkat Terdakwa II ) selaku dan sebagai Bendahara Negeri Administratif Ainena Tahun 2021 sampai dengan 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penjabat Kepala Negeri Administratif Ainena Nomor : 01 / SK – NAA / VII / 2021, Tanggal 10 Agustus 2021, Tentang Pemberhentian Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Negeri Administratif Ainena atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam Tahun 2021 sampai dengan 2023, bertempat di Negeri Administratif Ainena Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, setiap orang melakukan sendiri tindak pidana, melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, turut serta melakukan tindak pidana atau menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan, menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika terjadi perbarengan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan uraian sebagai berikut :
• Bahwa dalam rangka memperlancar tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan serta pengelolaan dan penatausahaan keuangan Negeri Administratif Ainena, terdapat struktur jabatan Perangkat Negeri Administratif Ainena sebagai berikut:

1. TAHUN 2021.

1. Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Ainena MUH. ANSHAR KAKAT
2. Sekretaris Negeri Administratif Ainena MUHAMAD SALEH KAKAT
3. Kaur Umum dan Tata Usaha Negeri Administratif Ainena ABDUL RASIDN SENGAN
4. Kaur Perencanaan Negeri Administratif Ainena MUHIDIN RIDWAN
5. Kaur Keuangan Negeri Administratif Ainena SITI JAHRA KAKAT
6. Kasi Pemerintahan Negeri Administratif Ainena AHMAD MANSUR KAKAT
7. Kasi Kesejahteraan Negeri Administratif Ainena JAMAL KAKAT
8. Kasi Pelayanan Negeri Administratif Ainena UMAR KAKAT
9. Kepala Dusun Ainena HASAN KAKAT

1. TAHUN 2022.

1. Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Ainena MUH. ANSHAR KAKAT
2. Sekretaris Negeri Administratif Ainena MUHAMAD SALEH KAKAT
3. Kaur Umum Dan Tu Negeri Administratif Ainena SADAM HUSEIN KAKAT
4. Kaur Perencanaan Negeri Administratif Ainena MUHIDIN RIDWAN
5. Kaur Keuangan Negeri Administratif Ainena ENCI SAFRIN KAKAT
6. Kasi Pemerintahan Negeri Administratif Ainena M. AMIN WOKAS
7. Kasi Kesejahteraan Negeri Administratif Ainena AMHAD MANSUR KAKAT
8. Kasi Pelayanan Negeri Administratif Ainena JAMAL KAKAT
9. Kepala Dusun Ainena HASAN KAKAT

1. TAHUN 2023.

1. Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Ainena MUH. ANSHAR KAKAT
2. Sekretaris Negeri Administratif Ainena MUHAMAD SALEH KAKAT
3. Kaur Umum Dan Tu Negeri Administratif Ainena SADAM HUSEIN KAKAT
4. Kaur Perencanaan Negeri Administratif Ainena MUHIDIN RIDWAN
5. Kaur Keuangan Negeri Administratif Ainena ENCI SAFRIN KAKAT
6. Kasi Pemerintahan Negeri Administratif Ainena M. AMIN WOKAS
7. Kasi Kesejahteraan Negeri Administratif Ainena AMHAD MANSUR KAKAT
8. Kasi Pelayanan Negeri Administratif Ainena JAMAL KAKAT
9. Kepala Dusun Ainena HASAN KAKAT

• Bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negeri yang transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran maka Terdakwa I selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Ainena, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, menetapkan Pelaksana Pengelola Keuangan Negeri (PPKN) yang terdiri dari :
  • Sekretaris melakukan pengawasan atas semua pelaksanaan program kegiatan ditahun anggaran berjalan kemudian melaporkan secara lisan kepada Terdakwa I.
  • Kaur Perencanaan, membantu pelaksanaan program kegiatan seperti mengawasi dan menyampaikan kepada Terdakwa I perkembangan dan kebutuhan material serta anggaran yang diperlukan saat perkerjaan dilaksanakan.
  • Untuk Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran, pembayaran dan pencatatan atas pengeluaran anggaran saat kegiatan dilaksanakan.
• Bahwa Sejak tahun 2021, 2022, dan 2023 Negeri Administratif Ainena, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur mengelola Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD)  dengan Total Anggaran sebesar Rp. 3.157.514.088.00,- ( Tiga Milyar, Seratus Lima Puluh Tujuh Juta, Lima Ratus Empat Belas Ribu, Delapan Puluh Delapan Rupiah ) dengan Rincian sebagai berikut :

Tahun 2021

1. 1. Dana Desa                                               : Rp. 883.628.000,-
   2. Alokasi Dana Desa                                 : Rp. 257.406.673,-
   3. Jumlah                                                    : Rp. 1.141.034.673,-

Tahun 2022

1. Dana Desa                                               : Rp. 666.070.000,-
2. Alokasi Dana Desa                                 : Rp. 277.160.465,-
3. Jumlah                                                    : Rp. 943.230.465,-

Tahun 2023

1. Dana Desa                                               : Rp. 774.958.410,-
2. Alokasi Dana Desa                                 : Rp. 298.290.540,-
3. Jumlah                                                    : Rp. 1.073.248.950,-

• Bahwa Terdakwa I selaku Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Ainena dalam pengelolaan keuangan Negeri Administratif tugas dan tanggungjawab yakni :
  1. Kepala Negeri Administratif adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Negeri Administratif dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
  2. Kepala Negeri Administratif selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan.

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Negeri Administratif;
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Negeri Administratif;
3. Melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Negeri Administratif;
4. Menetapkan PPKD;
5. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
6. Menyetujui RAK Negeri Administratif; dan
7. Menyetujui SPP.

• Bahwa mekanisme penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dilakukan dalam 3 tahap yaitu Tahap I : 40 %, tahap II 40?n tahap III 20%.

Pencairan tahap I :

1. 1. Pemerintah Negeri Administratif mengajukan dokumen-dokumen yang ditujukan kepada Bupati Seram Bagian Timur berupa :
      • Laporan Realisasi APB-Desa Semester akhir tahun sebelumnya yang ditujukan Kepada Bupati Seram Bagian Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur.
      • Pemerintah Desa atau Negeri  mengajukan laporan Penyerapan dan capaian output Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahap III Tahun Anggaran sebelumnya.
      • Pemerintah Desa atau Negeri mengajukan laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB-Desa Tahun Anggaran sebelumnya yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa atau Negeri.
   2. Dokumen-dokumen dievaluasi di tingkat Kecamatan dan mendapatkan rekomendasi Camat selanjutnya dokumen diajukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur.
   3. Dokumen dievaluasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur dan jika tidak terdapat perubahan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur menyampaikan untuk menunggu proses dana masuk di rekening Desa atau Negeri.
   4. Setelah Dana masuk ke Rekening Desa atau Negeri kemudian Pemerintah Desa atau Negeri membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Pertanggungjawaban belanja yang diajukan ke Bank Pembangunan Daerah Maluku Maluku Utara untuk pencairan dana oleh Bendahara bersama dengan Kepala Pemerintahan.

Pencairan tahap II :

1. Setelah penggunaan Dana tahap I selesai, Pemerintah Desa atau Negeri mengajukan dokumen yang ditujukan kepada Bupati Seram Bagian Timur berupa laporan Penyerapan dan capaian output Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahap I Tahun Angaran berjalan melalui Kecamatan.
2. Dokumen-dokumen dievaluasi di tingkat Kecamatan dan mendapatkan rekomendasi Camat selanjutnya dokumen diajukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Dokumen dievaluasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur dan jika tidak terdapat perubahan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur menyampaikan untuk menunggu proses dana masuk di Rekening Desa atau Negeri.
4. Setelah Dana masuk ke Rekening Desa atau Negeri kemudian dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pertanggungjawaban belanja yang diajukan ke Bank Pembangunan Daerah Maluku Maluku Utara untuk pencairan dana oleh Bendahara bersama dengan Kepala Pemerintahan.

Pencairan tahap III :

1. Setelah penggunaan Dana tahap I selesai, Pemerintah Desa atau Negeri  mengajukan dokumen yang ditujukan kepada Bupati Seram Bagian Timur berupa laporan penyerapan dan capaian output Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahap II Tahun Anggaran berjalan melalui Kecamatan.
2. Dokumen-dokumen di evaluasi di tingkat Kecamatan dan mendapatkan rekomendasi Camat selanjutnya dokumen diajukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Setelah dokumen dievaluasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur dan tidak terdapat perubahan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Seram Bagian Timur menyampaikan untuk menunggu proses dana masuk di Rekening Desa atau Negeri.
4. Setelah Dana masuk ke Rekening Desa atau Negeri kemudian dibuatkan membuat Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pertanggungjawaban belanja yang diajukan Bank Pembangunan Daerah Maluku Maluku Utara untuk dilakukan pencairan oleh Bendahara bersama dengan Kepala Pemerintahan.

• Bahwa Penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Ainena ke rekening Bank Pembangunan Daerah Maluku Maluku Utara Cabang Bula nomor rekening 1121090082 atas nama Negeri Administratif Ainena.
• Bahwa Negeri Administratif Ainena, Kecamatan Seram Timur,  Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Data SP2D untuk tahun 2021, 2022 dan 2023, Alokasi Dana Desanya telah 100% terealisasi sebagaimana dokumen-dokumen pencairan anggaran berikut ini:

1. Satu Rangkap Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana dengan Nomor : 2406 / SP2D / 2021, Tanggal 9 September 2021, Tahun Anggaran 2021, Keperluan Untuk : Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun 2021 Kepada Negeri Administratif Ainena, Kecamatan Seram Timur sebesar Rp. 146.728.071,50 (seratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh puluh satu rupiah koma lima puluh sen).
2. Satu Rangkap Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana dengan Nomor : 4778 / SP2D / 2021, Tanggal 28 Desember 2021, Tahun Anggaran 2021, Keperluan Untuk : Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun 2021 Kepada 49 Desa. Terhadap Negeri Administratif Ainena Sebesar Rp. 12978.601,50 (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus satu rupiah koma lima puluh sen)
3. Satu Rangkap Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana dengan Nomor : 3431 / SP2D / 2022, Tanggal 15 November 2022, Tahun Anggaran 2022, Keperluan Untuk : Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa Tahap I (50%) Tahun 2022, Kabupaten Seram Bagian Timur Kepada Negeri Administratif Ainena, sebesar Rp. 138.580.232,50 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah koma lima puluh sen).
4. Satu Rangkap Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana dengan Nomor : 4840 / SP2D / DPA-L 2023, Tanggal 22 Desember 2023, Tahun Anggaran 2023, Keperluan Untuk : Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun 2022 ( DPA-L ) Kabupaten Seram Bagian Timur Kepada Negeri Administratif Ainena, Kec. Seram Timur, Rp. 138.580.232,50 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah koma lima puluh sen).
5. Satu Rangkap Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana dengan Nomor : 81.05/04.0/000040/LS/02.0.00.0.00.03.0000/M/7/2024, Tanggal 18 Juli 2024, Tahun Anggaran 2024, Keperluan Untuk : Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun 2023 ( DPA-L ) Kabupaten Seram Bagian Timur Kepada 2  Desa, Terhadap Negeri Administratif Ainena sebesar Rp. 129.103.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta seratus tiga ribu rupiah)
6. Satu Rangkap Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana dengan Nomor : 81.05/04.0/000059/LS/5.02.0.00.0.00.03.0000/P6/10/2024, Tanggal 24 Oktober 2024, Tahun Anggaran 2024, Keperluan Untuk : Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun 2023 ( DPA-L ) Kabupaten Seram Bagian Timur Kepada 2 Desa, Terhadap Negeri Administratif Ainena sebesar Rp. 150.993.000,00 (seratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

• Bahwa dari total anggaran Negeri Administratif Ainena tahun 2021, 2022, dan 2023 sebesar Rp.3.157.514.088.00,- (Tiga Milyar, Seratus Lima Puluh Tujuh Juta, Lima Ratus Empat Belas Ribu, Delapan Puluh Delapan Rupiah) yang telah dicairkan 100% dialokasikan dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2021

Tahun 2022