PETITUM

1. Menyatakan pemeriksaan PEMOHON sebagai tersangka tanpa pendampingan penasihat hukum adalah tidak sah;
2. Menyatakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka yang diperoleh dari pemeriksaan tanpa penasihat hukum tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai dasar tindakan penyidikan lebih lanjut;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk mengesampingkan dan/atau tidak menggunakan BAP tersangka tersebut dalam proses hukum selanjutnya;
4. Menyatakan Pemohon berhak memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi karena telah mengalami penahanan selama lebih dari 3 (tiga) bulan sebagai akibat dari tindakan penyidikan yang tidak sah, sesuai ketentuan Pasal 95 KUHAP;
5. Menetapkan besaran ganti kerugian tersebut menurut hukum dan kebijaksanaan Yang Mulia Hakim Praperadilan.
6. Memerintahkan TERMOHON untuk memulihkan hak PEMOHON sepanjang akibat hukum yang timbul dari penggunaan BAP yang tidak sah tersebut.